JAKARTA, TaxSpy.id – Pakar ekonomi Universitas Paramadina Wijayanto Samirin meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan langkah kongkrit menyikapi berbagai dinamika ekonomi dalam negeri.
Permintaan ini disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo dalam acara sarasehan ekonomi bertema “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Perang Tarif Perdagangan” di Menara Mandiri, Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Salah satu usulan yang disampaikan Wijayanto dalam forum tersebut adalah pentingnya Presiden RI untuk melakukan pendekatan bilateral yang lebih personal terhadap Amerika Serikat dengan secara langsung berbicara dengan Presiden AS, Donald Trump.
Menurut mantan Stafsus Bidang Ekonomi dan Keuangan Wapres Jusuf Kalla itu, Trump memiliki gaya kepemimpinan yang top-down dan cenderung menolak pendekatan multilateral seperti ASEAN.
Oleh karena itu, ia menyarankan Prabowo untuk tidak ragu mengambil inisiatif melakukan panggilan telepon langsung ke Trump sebagai langkah awal membangun komunikasi strategis.
“Kami yakin, satu telepon dari Bapak akan sangat membantu menteri-menteri yang Bapak tugaskan untuk negosiasi dengan pihak Amerika,” kata Wijayanto Samirin.
Wijayanto juga menilai ASEAN bukan platform yang efektif untuk negosiasi tarif dagang karena perbedaan kepentingan antar negara anggota yang terlalu besar. Sebabnya, menurut Wija, jalur mandiri dinilai lebih realistis untuk menghadapi kebijakan dagang Amerika di bawah kepemimpinan Trump.
Di sisi lain, Wijayanto juga mengusulkan agar pemerintah segera melakukan deregulasi total serta mendorong penguatan sektor manufaktur.
Deregulasi besar-besaran, menurut Wijayanto, penting dilakukan untuk menarik investasi dan menciptakan efisiensi ekonomi. Ia menyarankan pemerintah RI untuk menjadikan Vietnam sebagai satu-satunya negara pembanding, yang dinilai Wija cukup berhasil menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menarik investasi asing secara masif.
“Vietnam punya apa, kita harus punya juga. Syukur-syukur bisa lebih baik. Di sana tidak ada premanisme di kawasan industri, izin usaha cepat, tanah murah, dan TKDN fleksibel. Semua itu membuat kontrol pemerintah jadi lebih mudah,” paparnya, Selasa.
Ia juga menyoroti sektor manufaktur sebagai peluang pertumbuhan ekonomi yang belum dimaksimalkan pasca pandemi. Wijayanto Samirin menyebut, sebelum Covid-19, utilisasi sektor manufaktur mencapai 75%. Namun angka itu sempat turun ke 50% dan saat ini baru menyentuh 60%.
Menurutnya, jika pemerintah mampu mendorong sektor ini kembali ke level sebelum pandemi maka pertumbuhan ekonomi nasional bisa naik hingga 3% tanpa perlu tambahan investasi yang besar.
Ia pun mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif dan “karpet merah” kepada pengusaha lokal yang tetap bertahan di Indonesia di tengah tekanan global. Dengan pendekatan ini, diharapkan utilisasi manufaktur bisa meningkat signifikan, bahkan hingga 90% dalam jangka menengah.
